FLUXTREN — Selama berminggu-minggu, sebuah kapal tanker minyak terapung tak berdaya di Teluk Persia. Rudal dan drone melintas di atasnya. Awak kapal menunggu. Pemiliknya menghitung kerugian. Lalu datanglah sebuah tawaran.
Pemerintah Pakistan menghubungi operator kapal tersebut dengan proposisi yang terdengar sederhana: ganti bendera kapal, kibarkan Bintang Bulan Pakistan, dan kapal bisa berlayar bebas melewati Selat Hormuz, dikawal penuh oleh Angkatan Laut Iran.
Tawaran itu tidak jadi diambil. Tapi keberadaannya membuka selubung sebuah sistem yang selama ini beroperasi dalam diam: Iran, melalui IRGC, kini menjalankan “gerbang tol” di jalur laut tersibuk dan terpenting di dunia.
Satu Selat, Seperlima Minyak Dunia
Selat Hormuz bukan sekadar perairan sempit antara Iran dan Oman. Setiap hari, sekitar seperlima dari seluruh pasokan minyak dan LNG dunia melewati jalur ini. Tanker dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak semuanya harus melalui titik ini untuk mencapai pasar Asia, Eropa, dan Amerika.
Kini, kendali atas jalur itu berada di tangan satu institusi: Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, atau IRGC.
Laporan Bloomberg menggambarkan para pelaku industri pelayaran dan pejabat pemerintah yang memiliki pengetahuan langsung atas negosiasi tersebut mengungkapkan bahwa IRGC telah membangun sistem berlapis untuk menyaring, menyeleksi, dan memungut bayaran dari setiap kapal yang ingin melintas. Kapal dari negara bersahabat mendapat perlakuan istimewa. Kapal dari negara musuh? Diancam serangan.
Komite Keamanan Nasional Iran bahkan telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan memformalisasi pungutan ini, menurut laporan kantor berita Fars.
Cara Kerja “Gerbang Tol” IRGC
Prosesnya, menurut sejumlah sumber yang berbicara dalam kondisi anonim, dimulai jauh sebelum kapal mendekati selat.
Operator kapal harus menghubungi perusahaan perantara yang berafiliasi dengan IRGC. Kepada perantara ini, mereka wajib menyerahkan dossier lengkap: kepemilikan kapal, bendera, daftar muatan, pelabuhan tujuan, nama seluruh awak, hingga data AIS — transponder yang mencatat dan menyiarkan posisi kapal secara real-time.
Berkas itu kemudian diteruskan ke Komando Provinsi Hormozgan Angkatan Laut IRGC untuk pemeriksaan latar belakang. Satu pertanyaan utama yang dicari jawabannya: apakah kapal ini memiliki keterkaitan dengan Israel, Amerika Serikat, atau negara-negara lain yang masuk daftar musuh Iran?
Jika kapal lolos, barulah negosiasi tarif dimulai.
Iran menggunakan sistem peringkat satu hingga lima untuk menilai negara asal kapal. Semakin “bersahabat” sebuah negara di mata Teheran, semakin lunak persyaratan yang diberikan. Untuk kapal tanker minyak, titik awal negosiasi biasanya dipatok di angka US$1 per barel — dibayarkan bukan dalam dolar, melainkan dalam yuan Tiongkok atau stablecoin, mata uang kripto yang nilainya dipatok pada mata uang fiat.
Angkanya terdengar kecil. Tapi sebuah VLCC — Very Large Crude Carrier — memuat hingga 2 juta barel minyak. Artinya, satu kali perjalanan bisa menghasilkan pungutan hingga US$2 juta bagi IRGC.
Kode Rahasia dan Kapal Patroli
Setelah pembayaran selesai, IRGC menerbitkan kode izin dan petunjuk rute. Kapal diwajibkan mengibarkan bendera negara yang menjadi perantara negosiasi — dan dalam sejumlah kasus, harus mengubah pendaftaran resminya ke negara tersebut.
Saat mendekati selat, kapal menyiarkan kode akses melalui radio frekuensi. Di sisi lain, kapal patroli IRGC sudah menunggu — siap mengawal kapal melewati perairan di antara sekelompok pulau yang kini dijuluki para pelaku industri sebagai “gerbang tol Iran.”
Pakistan: Diplomat di Tengah Gerbang Tol
Di sinilah kisah kapal tanker yang terjebak tadi kembali relevan.
Pakistan berhasil menegosiasikan kuota: 20 kapal berbendera Pakistan boleh melintasi Hormuz dengan aman. Masalahnya, Islamabad hanya punya sedikit kapal berbendera Pakistan yang sedang berada di kawasan Teluk.
Solusinya? Pakistan menghubungi sejumlah pedagang komoditas terbesar di dunia — menawarkan slot kuota itu kepada siapa saja yang bersedia memindahkan pendaftaran kapalnya ke bawah bendera Pakistan, setidaknya untuk satu kali pelayaran. Target utama mereka adalah kapal-kapal VLCC terbesar di kawasan. Setidaknya dua perusahaan perdagangan minyak besar telah menerima tawaran tersebut.
Bagi Islamabad, keberhasilan meloloskan kapal-kapal raksasa itu akan menjadi bukti nyata bahwa diplomasi Pakistan bekerja — di saat negara-negara besar lain gagal. Kementerian Urusan Maritim Pakistan tidak menanggapi permintaan komentar.
Legal atau Tidak?
Di permukaan, Iran berdalih bahwa semua ini sah secara hukum internasional. Dalam surat resmi kepada Organisasi Maritim Internasional bulan ini, Iran menyatakan bahwa tindakannya merupakan pelaksanaan hak membela diri sebagai negara pesisir yang diserang.
“Sebagai negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Hormuz, Iran memberlakukan prinsip dan aturan hukum internasional, dan telah membatasi lalu lintas kapal-kapal yang dimiliki atau terkait dengan pihak-pihak yang menyerang,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Tapi para ahli hukum maritim internasional tidak sependapat.
Jason Chuah, profesor hukum komersial dan maritim di City University London, menilai argumentasi Iran rapuh. “Alasan Iran adalah ini merupakan pelaksanaan hak mereka untuk membela diri… Dari perspektif sebagian besar komentator hukum internasional, hal ini tidak sah,” ujarnya.
Chuah menambahkan bahwa konflik ini telah mendorong hukum internasional ke wilayah abu-abu yang belum pernah diuji sebelumnya. “Kedua belah pihak tampaknya terlibat dalam aktivitas yang sangat kontroversial menurut aturan yang telah ditetapkan,” katanya.
Risiko Berlapis bagi Pelayaran Dunia
Bagi pemilik dan operator kapal, dilema yang dihadapi tidak sederhana.
Di satu sisi, ada ancaman fisik yang nyata. Pada 31 Maret lalu, sebuah tanker Kuwait terkena drone di dekat Dubai — kebakaran meledak, lambung kapal rusak. Biaya asuransi untuk rute Hormuz telah melonjak drastis. Janji AS soal pengawalan angkatan laut hingga kini belum terealisasi.
Di sisi lain, bernegosiasi dengan IRGC membawa risiko hukum yang tak kalah berat. IRGC telah masuk daftar sanksi AS, Uni Eropa, dan Inggris. Setiap kesepakatan finansial dengan entitas tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran sanksi internasional — atau bahkan pencucian uang.
Data pelacakan kapal menunjukkan lalu lintas di Selat Hormuz sedikit membaik dalam sepekan terakhir. Namun volumenya masih jauh di bawah level sebelum konflik pecah.
Sementara itu, di suatu tempat di antara pulau-pulau kecil dekat pantai Iran, kapal patroli IRGC terus berputar, menunggu kode berikutnya masuk lewat gelombang radio. (Bloomberg/red)
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi. Tujuan kami adalah memberikan analisis yang cepat dan efisien kepada pembaca.
