Pendiri Telegram Kritik Regulasi Media Sosial Spanyol, Dinilai Ancam Privasi Pengguna

Durov menyoroti kebijakan PM Spanyol yang melarang penggunaan media sosial bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun, disertai kewajiban verifikasi usia.

FLUXTREN – Pendiri Telegram, Pavel Durov, menyampaikan peringatan terbuka kepada para pengguna di Spanyol terkait rencana regulasi digital baru yang dinilainya berpotensi mengancam kebebasan berinternet, privasi, dan kebebasan berekspresi.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal resmi Telegram, Durov menyoroti kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez yang melarang penggunaan media sosial bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun, disertai dengan kewajiban verifikasi usia.

Menurut Durov, aturan tersebut menciptakan preseden berbahaya karena membuka jalan bagi pelacakan identitas seluruh pengguna internet. Ia menilai kewajiban verifikasi usia berisiko mengikis anonimitas dan mendorong pengumpulan data massal oleh negara maupun platform.

“Apa yang dimulai dengan pembatasan untuk anak di bawah umur bisa dengan mudah meluas ke semua pengguna, membungkam diskusi terbuka,” tulis Durov.

Selain soal usia, Durov juga mengkritik ketentuan yang berpotensi menjerat pimpinan platform media sosial dengan tanggung jawab pidana jika gagal menghapus konten yang dianggap “ilegal, penuh kebencian, atau berbahaya” dalam waktu singkat. Menurutnya, ancaman pidana tersebut akan mendorong perusahaan teknologi menerapkan sensor berlebihan demi menghindari risiko hukum.

Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak pada pembungkaman perbedaan pendapat politik, jurnalisme independen, hingga opini masyarakat sehari-hari. “Suara Anda bisa menjadi target berikutnya jika menantang status quo,” ujarnya.

Durov juga menyoroti rencana kriminalisasi terhadap penguatan konten melalui algoritma apabila konten tersebut dinilai berbahaya. Menurutnya, hal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengendalikan arus informasi publik secara lebih luas.

Regulasi lain yang dikritik adalah kewajiban platform melacak serta melaporkan apa yang disebut sebagai “jejak kebencian dan polarisasi.” Durov menilai istilah tersebut memiliki definisi yang kabur dan berpotensi digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah.

“Ini bukan perlindungan, ini adalah langkah menuju kontrol total. Kita sudah melihat pola ini sebelumnya—keamanan dijadikan alasan untuk menyensor para pengkritik,” tegasnya.

Meski demikian, Durov menegaskan komitmen Telegram untuk terus menjaga privasi pengguna melalui enkripsi kuat, tanpa pintu belakang, serta menolak intervensi berlebihan dari otoritas negara.

Ikuti topik atau tag dari artikel ini untuk melihat lebih banyak berita dan informasi seperti ini

Jangan ketinggalan info keren soal teknologi dan AI?

Yuk, join Channel WhatsApp FluxTren Indonesia!
Satu klik, langsung update berita paling hangat — cepat, ringan, dan pastinya seru buat diikuti!

FluxTren menghormati privasi — tidak berbagi nomor kamu ke pihak ketiga. Info lebih lanjut di kebijakan privasi.
spot_img

More in News

POPULAR