FLUXTREN – Eskalasi ketegangan antara pemerintah negara bagian California dan platform media sosial TikTok kini mencapai titik krusial. Gubernur Gavin Newsom secara resmi meluncurkan peninjauan mendalam terhadap praktik moderasi konten TikTok, menyusul tuduhan serius bahwa platform tersebut menekan atau menyensor konten yang mengkritik Presiden Donald Trump.
Langkah ini memicu perdebatan luas mengenai netralitas algoritma TikTok, terutama setelah platform tersebut berada di bawah struktur kepemilikan baru yang disebut-sebut memiliki afiliasi politik dengan kubu Trump.
Kontroversi ini mencuat hanya beberapa hari setelah ByteDance, pemilik TikTok asal China, meresmikan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dengan mayoritas saham dimiliki entitas Amerika Serikat. Kesepakatan ini dilakukan untuk menghindari ancaman pemblokiran total TikTok di AS.
Dalam pernyataan resminya, kantor Newsom menyebut telah menerima dan mengonfirmasi laporan terkait dugaan sensor tersebut.
“Menyusul penjualan TikTok kepada grup bisnis yang selaras dengan Trump, kantor kami menerima laporan dan secara independen mengonfirmasi adanya contoh konten kritis terhadap Presiden Trump yang ditekan,” demikian pernyataan resmi itu pada Senin waktu setempat.
Newsom kemudian meminta Departemen Kehakiman California untuk menyelidiki apakah praktik TikTok melanggar hukum negara bagian, termasuk undang-undang perlindungan konsumen dan kebebasan berekspresi. Meski TikTok berdalih bahwa insiden tersebut murni akibat gangguan teknis berupa masalah listrik di pusat data, pemerintah California menilai penjelasan tersebut belum cukup meyakinkan.
TikTok Klaim Gangguan Teknis, Pakar Ragukan
Melalui perusahaan patungan barunya di AS, TikTok menyatakan bahwa pengguna mungkin mengalami bug, waktu pemuatan lambat, hingga kegagalan unggahan, yang disebabkan oleh cascading systems failure akibat gangguan infrastruktur.
Namun, kesaksian dari kalangan akademisi justru memperkeruh situasi. Steve Vladeck, profesor hukum dari Georgetown University, melaporkan bahwa video buatannya terkait otoritas petugas imigrasi federal tiba-tiba diberi status “sedang ditinjau” tanpa penjelasan jelas.
Keluhan serupa disampaikan Casey Fiesler, pakar etika teknologi dari University of Colorado. Ia menilai krisis kepercayaan terhadap TikTok hampir tak terelakkan, terutama setelah dirinya mengalami kesulitan mengunggah video yang membahas tindakan keras imigrasi di Minneapolis.
Struktur Kepemilikan Baru Jadi Sorotan
Kesepakatan restrukturisasi TikTok—yang sempat dipuji oleh Donald Trump—menjadi tonggak besar dalam sejarah platform tersebut. Dalam struktur baru, Oracle, Silver Lake, dan perusahaan investasi Abu Dhabi MGX kini menguasai 80,1% saham perusahaan patungan TikTok di AS.
Trump sendiri memiliki lebih dari 16 juta pengikut di TikTok dan secara terbuka mengakui platform tersebut berperan penting dalam kemenangannya di pemilu 2024. Fakta ini membuat tuduhan “hak istimewa algoritma” terhadap konten pro-Trump kian sulit diabaikan.
Dengan investigasi resmi tengah berjalan di California, masa depan kebebasan berekspresi di platform yang digunakan oleh lebih dari 200 juta warga Amerika Serikat kini berada di bawah pengawasan ketat hukum negara bagian. Hasil penyelidikan ini berpotensi menjadi preseden penting dalam mengatur transparansi algoritma dan moderasi konten di era platform digital berpengaruh politik tinggi.
