FLUXTREN – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mencabut larangan akses terhadap Grok AI, layanan kecerdasan buatan milik Elon Musk. Namun, pencabutan tersebut disertai pengawasan ketat dan serangkaian syarat yang wajib dipatuhi oleh pengelola layanan.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan bahwa normalisasi akses Grok AI bukan merupakan pelonggaran tanpa batas. Menurutnya, layanan tersebut tetap berada dalam pengawasan intensif menyusul temuan sebelumnya terkait produksi konten sensual berbasis AI.
“Normalisasi ini bukan bentuk pelonggaran tanpa syarat, melainkan bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang terukur dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu,” ujar Sabar di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Ia menegaskan bahwa komitmen perbaikan dari pihak pengelola Grok AI menjadi dasar evaluasi awal, namun bukan akhir dari proses pengawasan.
Komitmen Tertulis dari X Corp
X Corp, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas operasional Grok AI, telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Dalam surat tersebut, X Corp menyatakan komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Komitmen tersebut mencakup langkah penanganan berlapis atas potensi penyalahgunaan Grok AI, antara lain penguatan perlindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan dan penegakan aturan internal, serta pengaktifan protokol respons insiden.
Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan verifikasi dan pengujian atas klaim yang disampaikan X Corp untuk memastikan seluruh langkah tersebut benar-benar diterapkan. Pengujian ini mencakup upaya pencegahan pelanggaran dan potensi penyebaran konten ilegal.
Akses Bisa Dihentikan Kembali
Alexander Sabar menekankan bahwa pencabutan larangan ini bersifat sementara dan kondisional. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.
“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran lanjutan, Kemkomdigi dapat menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.
